00:00Persoalkan keapsaan Gibran sebagai Wapres, Dini Indrayana minta Prabowo siapkan pengganti.
00:06Kursi RI2 yang diduduki Gibran Raka Buming Raka lagi-lagi digoyang dan masuk meja hijau.
00:12Isu keapsaan syarat pencalonan sang Wapres kembali memanas setelah sidang perdana dikelar 21 September lalu
00:20dan berlanjut 23 September kemarin di Mahkamah Konstitusi.
00:25Siapa yang menguget dan apa yang diinginkan dari gugatan ini?
00:28Jawabannya ada pada gugatan yang dilayangkan Dini Indrayana bersama 12 pemohon lainnya termasuk KIPP dan Partai Umat.
00:39Fokusnya ada pada syarat pendidikan SLTA serta legalitas dokumen pencalonan Gibran pas Pilpres 2024 lalu.
00:47Gak main-main tutupan maksimalnya minta Gibran didiskualifikasi, bahkan minta Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua nama pengganti untuk disodorkan ke
00:57MPR.
00:58Katanya sudah lolos administrasi dan menjabat selama dua tahun.
01:02Tapi siapa yang bertanggung jawab?
01:05Pihak KPU langsung pasang badan.
01:07Mereka menilai permohonan untuk membatalkan pelantikan itu sudah masuk ke ranah pemakzulan.
01:13Dan menurut kuasa hukum KPU, pemakzulan itu bukan ranahnya MK dalam sengketa PHPU,
01:19melainkan harus lewat usulan DPR melalui mekanisme pasal 7A dan 7B Udang-Undang Dasar 1945.
01:29Jika ditarik ke belakang, dinamika yang mengitari posisi wakil Presiden saat ini seolah menjadi rentetan peristiwa yang terus berulang.
01:37Kapsahan posisi Gibran tercatat berulang kali dibawa kemeja hijau.
01:42Dimulai dari putusan MK nomor 90 terkait batas usia pada Oktober 2023,
01:48sengketa hasil pil Pres pada April 2024,
01:52sengketa PT UN terkait penyetaraan pendidikan sepanjang 2025-2026,
01:57hingga PHPU baru pada September 2026 ini.
02:02Bukankah rentetan ini menjadikan kursi wakil Pres kali ini sebagai salah satu subjek yang paling sering diuji secara legalitas hukum?
02:11Gelombang protes masyarakat sipil sebenarnya sudah memanas sejak Paman Gibran,
02:16Anwar Usman, dicopot dari jabatan ketua MK oleh MK-MK karena pelanggaran etik berat.
02:23Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang diisi PPHI, Imparsial, Walhi, Perludeng, sampai ICW.
02:33Demi maju ke kursi kekuasaan, sejak awal pencalonan saja muncul dugaan praktik nepotisme,
02:39serta cacat secara etika dan juga hukum.
02:43Nah, meski kasus ini menggabarkan fenomena judicialization of megapolitik,
02:48alias urusan politik raksasa yang dilempar ke ruang sidang,
02:52para pengamat justru menilai peluang gugatan ini sangat kecil.
02:57Hanya sekitar 1-2% saja.
03:01Dikarenakan ada 4 rintangan hukum berlapis dari urusan tengkat waktu,
03:05pembuktian, sampai tembok tebal eksekusi politik.
03:10Melihat drama hukum yang berjilid-jilid ini bagaimana menurut Sobat Suara?
03:14Apakah gugatan di MK ini masih punya taring buat merombak peta politik nasional?
03:19Atau cuma bakal berakhir jadi catatan kritis di lembaran sejarah demokrasi kita?
03:24Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
