- 3 menit yang lalu
- #apbn
- #belanjanegara
- #menkeu
- #ekonomi
- #indonesia
- #sapapagi
JAKARTA, KOMPAS.TV - Belanja negara APBN 2027 menembus rekor Rp 41.06 Triliun, namun defisit justru dijaga tetap di level 2,4 persen dari PDB. Di tengah target pertumbuhan 6 persen dan penerimaan perpajakan yang harus dikejar.
Muncul pertanyaan, dari mana ruang fiskal untuk membiayai lonjakan belanja ini dan apa konsekuensinya bagi masyarakat serta perekonomian?
Mari kita bahas dengan Akademisi sekaligus Ekonom SBM ITB Dzikri Firmansyah Hakam dalam Kompas Bisnis (30/9/2026).
Baca Juga Janji Menkeu! Suahasil Tegaskan Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Target 2027 Dipatok 2,4 Persen di https://www.kompas.tv/video/691423/janji-menkeu-suahasil-tegaskan-defisit-apbn-di-bawah-3-persen-target-2027-dipatok-2-4-persen
Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026).
APBN 2027 memuat sejumlah asumsi makro, mulai dari target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, hingga nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,2 triliun.
Video Editor:Joshua
Produser: Theo Reza
#apbn #belanjanegara #menkeu #ekonomi #indonesia #sapapagi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/693504/full-ekonom-itb-soal-belanja-negara-ri-2027-tembus-rp-4-106-t
Muncul pertanyaan, dari mana ruang fiskal untuk membiayai lonjakan belanja ini dan apa konsekuensinya bagi masyarakat serta perekonomian?
Mari kita bahas dengan Akademisi sekaligus Ekonom SBM ITB Dzikri Firmansyah Hakam dalam Kompas Bisnis (30/9/2026).
Baca Juga Janji Menkeu! Suahasil Tegaskan Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Target 2027 Dipatok 2,4 Persen di https://www.kompas.tv/video/691423/janji-menkeu-suahasil-tegaskan-defisit-apbn-di-bawah-3-persen-target-2027-dipatok-2-4-persen
Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026).
APBN 2027 memuat sejumlah asumsi makro, mulai dari target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, hingga nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,2 triliun.
Video Editor:Joshua
Produser: Theo Reza
#apbn #belanjanegara #menkeu #ekonomi #indonesia #sapapagi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/693504/full-ekonom-itb-soal-belanja-negara-ri-2027-tembus-rp-4-106-t
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:09Intro
00:20Saudara menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani
00:24Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui rancangan undang-undang
00:28tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 disahkan menjadi undang-undang
00:39Dalam APBN ini pendapatan negara diperkirakan sebesar 3.435 triliun
00:46Belanja negara sebesar 4.106 triliun rupiah
00:51Ini adalah anggaran belanja di atas 4.000 triliun
00:55Menteri Keuangan Suhasil Nazara bilang kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif
01:02terarah dan terukur dengan defisit sebesar 2,4% terhadap produk domestik berutom
01:16Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati pemerintah dan DPR yaitu
01:21Pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi sebesar 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,9%
01:31Dan nilai tukar rupiah pada kisaran 17.500 per dolar Amerika Serikat
01:37Sedangkan Indonesian Crude Price atau ICP disepakati sebesar 75 dolar per barrel
01:43Dengan lifting minyak sebesar 612,5 ribu barrel per hari
01:48Dan lifting gas sebesar 954 ribu barrel setara minyak per hari
02:04Di pos belanja anggaran pendidikan sebesar 824 triliun
02:10Anggaran perlindungan sosial sebesar 539,7 triliun
02:15Anggaran ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun
02:20Dan transfer ke daerah dialokasikan sebesar 735 triliun
02:302027 pada APBN 2027
02:33Terdapat kenaikan pendapatan negara 9,1 triliun
02:38Dan belanja negara 9,1 triliun
02:42Akan tapi tidak merubah target deposit APBN 2027
02:48Sebagaimana disampaikan tadi 2,4% dari DDP
02:53Itu artinya kita akan memastikan kemampuan maksimal APBN 2027
03:00Menjalankan fungsi anggaran
03:02Tetap memegang prinsip kehatian
03:06Di sisi lain domestik kita sangat kuat
03:11Pertumbuhan kita masih berjalan baik
03:13Pertumbuhan yang berjalan baik 5,45%
03:16Berarti kegiatan ekonomi itu bekerja
03:18Transaksi berjalan
03:20Pajak terlihat
03:22Pajak terlihat ada pertumbuhan
03:24Lalu kemudian inflasi dapat kita tangani
03:26Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan employment tadi
03:31Dan juga modal kita untuk terus bisa melakukan ekspor ke pasar dunia
03:38Belanja negara APBN 2027 menembus rekor 4.106 triliun
03:43Namun defisit justru jaga tetap di level 2,4% dari PDB
03:47Di tengah target pertumbuhan 6% dan penerimaan perpajakan yang harus dikejar
03:52Muncul pertanyaan
03:53Dari mana ruang fiskal untuk membiayai lonjakan belanja ini
03:57Dan apa konsekuensinya bagi masyarakat serta perekonomian
04:00Akademisi sekaligus ekonom SBM ITB
04:03Zikri Firman Syahakam
04:05Sudah bersama kita di sambungan Zoom
04:08Selamat pagi Mas Zikri
04:10Selamat pagi Mbak Uttar
04:12Oke, Mas Zikri ini sudah menembus 4.000 triliun lebih
04:16Bagaimana tanggapan Anda, pandangan Anda terhadap postur APBN 2027
04:20Yang menembus rekor 4.106,26 triliun
04:23Dan defisit dipatok 2,4% PDB
04:26Apakah ini bisa dikatakan ekspansi fiskal yang sehat
04:29Atau justru terlampau agresif di tengah ketidakpastian global?
04:35Ya, ini menarik ya
04:37Tadi kita melihat paparan dari Menview ya
04:40Bahwa APBN 2027 ini dianggap normal
04:45Dan tadi melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sebelumnya 5,4%
04:49Dan inflasi pun terjaga gitu ya
04:51Tapi kita kan harus melihat kondisi existing sekarang gitu
04:54Kondisi existing sekarang itu justru
04:57Kalau melihat asumsinya
04:58Asumsinya contohnya exchange rate 17.500
05:00Kemarin itu kan sempat exchange rate kita tuh
05:03Nyentuh 18.000 lagi
05:04Oil price gitu asumsinya 25 dolar per barrel
05:07Kita sekarang udah di atas 100 dolar per barrel
05:09Jadi ini asumsinya menurut saya
05:12Ini targetnya adalah target yang cukup agresif
05:14Dan bahkan menurut saya ambisius ya
05:16Kenapa? Karena menyisakan
05:18Apa room for errornya itu sangat sedikit
05:20Jadi kita lihat pemerintah itu bukan hanya mau mendorong belanja melampaui 4.100 triliun
05:25Tetapi belanja ini menarikkan pentumbuhan ekonomi 6% di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi gitu ya
05:31Termasuk dari exchange rate termasuk dari oil price
05:34Jadi memang kalau aturan fiskalnya kan ini masih menuhi ya 2,4% PDB itu masih di bawah batas 3
05:39%
05:39Tapi kan di bawah batas 3% itu gak otomatis risikonya jadi kecil
05:43Kita itu menggunakan ruang fiskal yang cukup besar gitu ya
05:48Pada saat biaya pembiayaan ini kan lumayan lagi tinggi nih
05:51Dari sisi makro
05:51Jadi rupiah berada di pressure yang sangat tinggi
05:55Exchange rate sempat minat 18 ribu
05:57Harga energi global pun sangat pelatih
05:59Kita bisa gak memprediksi bahwa
06:00Let's say peperangan itu masih terbatas di timur tengah
06:04Tidak menjarak katakanlah di Asia misalnya seperti itu
06:07Jadi persoalannya bukan hanya sifat 1.100 triliun itu besar atau tidak besar
06:11Tetapi bagaimana terkait dengan tambahan belanja tersebut
06:14Itu ekspansinya masuk ke belanja yang seperti apa
06:17Apakah mungkin playernya tinggi atau tidak gitu ya
06:19Tadi Pak Menteri memention juga bahwa ini seharusnya meningkatkan tenaga kerja
06:24Tetapi kita melihat bahwa beberapa kali kita membahas
06:26Dari dengan Bapak Menteri juga
06:27Bahwa pertumbuhan ini ternyata dari sisi statistik
06:32Itu banyak menghasilkan pertumbuhan tenaga kerja itu yang justru ke informal
06:35Kehayaan masih berjalanan seterusnya
06:38Itu PR bagi pemerintah
06:39Jadi bagaimana si APBN atau fiskal ini
06:43Menghasilkan masuk ke program-program dengan marginal return yang tinggi
06:46Jangan yang rendah gitu
06:47Jadi jangan sampai kita beban fiskal ini
06:52Tidak menghasilkan marginal return yang tinggi
06:55Kita harus sektor-sektor produktif
06:56Dan menghasilkan tenaga kerja atau lapangan kerja yang formal yang berkualitas
07:00Jadi menurut saya seperti itu
07:01Oke agresif dan juga ambisius kami garis bawah
07:04Dan tadi yang juga menjadi perhatian adalah harus realistis dengan kondisi saat ini
07:08Berarti dengan asumsi makro ekonomi menargetkan pertumbuhan ekonomi di 6% itu
07:13Kemudian juga kurs rupiah di level 17.500 per dolar
07:16Seberapa realistis target penerimaan perpajakan
07:19Sebesar 2.911,95 triliun
07:22Mas Zikri
07:24Tanpa mencekik daya beri masyarakat dan juga sektor usaha kecil
07:27Jangan-jangan justru di level masyarakatnya nih gitu
07:29Yang jadi babak belur begitu di situasi saat ini
07:33Ya, nah ini yang jadi concern juga ya
07:36Jadi target 2.900 triliun itu memang target yang tinggi menurut saya gitu ya
07:42Tapi bukan berarti tidak mungkin
07:43Tapi kan harus ada step-step untuk mencapai ke arah sana
07:46Jadi bagaimana penerimaan itu dicapai dan datang dari mana gitu ya
07:51Kalau misalnya datang dari ujung-ujungnya ke pihak-pihak atau ke masyarakat yang komplai
07:56Dan komplai ini kan biasanya adalah middle class kan
07:58Nah komplai itu middle class itu jadi masalah
08:00UMKM jadi masalah juga
08:02Jadi kalau ekonomi benar-benar tumbuh 6%
08:05Tadi misalnya
08:13Oke
08:13Ya, Mas Zikri
08:16Kami mencoba menghubungi kembali
08:20Akademisi dan juga ekonomi SBM ITB Zikri Firman Syahakam
08:23Yang tadi juga sudah menjelaskan bahwa memang saat ini
08:28Kondisinya
08:29Ya, Mas Zikri
08:59Ya, Ya, Suara saya masih terdengar
09:00Memperlebar si tax base-nya gitu
09:02Bukan meningkatkan tax burden
09:06Terutama untuk middle class
09:07Jadi, tax base-nya harus diperluas
09:09Jadi, pihak-pihak yang belum tersentuh
09:12Misalnya dan bisa kita sentuh untuk tax-nya harus dilakukan
09:17Nah itu mendatikan peningkatan kepatuhan
09:19Integrasi data
09:20Kemarin misalnya pakai cortex
09:21Cortex masih ada beberapa masalah
09:23Itu harus ditingkatkan gitu ya
09:26Efisiensi dari cortex-nya
09:27Jadi, dan itu pengawasannya harus berbasis resiko
09:31Jadi memang target ini
09:33Kalau tadi dibilang apakah bisa dicapai
09:36Saya bilang bisa dicapai
09:37Tapi, homework-nya, PR-nya untuk pecah ke sana itu lumayan sangat besar
09:41Oke, berarti berapa?
09:42Dari saya sebenarnya
09:42Oke, targetnya bisa dicapai
09:44Tapi ya pemerintah juga harus tahu nih
09:45Itu biayanya atau juga utak-atik perpajakannya didapatnya dari mana aja
09:50Yang pasti jangan sampai berdampak pada konsumsi masyarakat
09:53Mas Zikri, berapa sebetulnya porsi real belanja yang benar-benar produktif
09:57Sebagai penggerak ekonomi setelah dikurangi mandatory spending
10:00Pembayaran bunga utang
10:02Dan juga birokrasi dari total belanja yang melampaui 4.100 triliun ini
10:07Iya, tadi sebenarnya sudah dimention di beberapa
10:11Apa yang mandatory spending gitu
10:13Kalau secara headline betul APBN 2027 itu besar
10:164.100 triliun
10:17Dan ini terlihat besar
10:19Tetapi ruang fiskal yang benar-benar fleksibel itu kan sebenarnya kita lihat jauh lebih kecil
10:23Mungkin tadi ada data yang ditampilkan
10:26Tapi hitungnya dengan saya, misalnya anggaran pendidikan itu sekitar 800-820 triliun itu wajib ya
10:31Terus pemerintah harus bayar bunga utang itu 650 triliun
10:34Harus ada belanja pegawai pemerintah pusat sekitar 625 triliun
10:38Transfer ke daerah tadi dimention di atas 700 triliun
10:40Belum subsidi energi itu kan itu sesuatu mandatory juga
10:44Tapi memang tidak bisa dijumlahkan secara agregat ya
10:47Karena itu kan ada tumpang tinggi juga
10:49Tapi maksud saya seperti ini
10:51Walaupun kelasifikannya berbeda dan tumpang tinggi
10:54Tapi itu mengakibatkan fleksibilitas dari sisa anggarannya itu kan menjadi sangat terbatas
11:00Nah dari headline tadi misalnya 4.100 triliun
11:03Itu kan sudah terikat dengan kewajiban mandatory spending, pemerintah bunga dan lain-lain
11:07Sehingga apa konsep productive spending itu menjadi penting
11:12Jadi kan saya tidak bilang mandatory spending itu tidak produktif ya
11:15Tetapi karena ruang fisiknya sempit
11:18Yang tadi fleksibel itu harus diproteskan kepada projek-projek
11:21Atau kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi
11:26Saya konsen terhadap ini
11:29Penciptaan tenaga kerja
11:31Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seperti itu
11:35Harusnya fokus ke sana
11:36Oke berarti memang lagi-lagi tidak hanya soal bagaimana realistis
11:40Tapi produktivitasnya bagaimana nih termasuk juga penciptaan lapangan pekerjaan
11:43Jangan sampai justru pekerja informalnya yang terus tumbuh
11:47Mas Zikri nanti kita lanjutkan kembali
11:48Dan sodara tetap bersama kami di Kompas Bisnis
11:58Kebaik di Kompas Bisnis sodara
12:15Dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Akademisi dan juga ekonom SBM ITB
12:19Zikri Firman Syaka
12:20Mas Zikri kita lanjutkan kembali
12:22Kalau menanggapi catatan kritis dari fraksi-fraksi di DPR
12:25Gimana Anda melihat resiko pelebaran kesenjangan dan efektivitas sebelanja negara
12:30Dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas alih-alih
12:33Terserapnya ke proyek padat modal
12:34Termasuk juga tadi sudah dimensi soal
12:36Ya jangan sampai justru pekerja informalnya nih yang justru tumbuh nanti
12:39Kalau misalnya meskipun APBNnya sudah sampai 4 ribu lebih triliun
12:43Ya ini kita kan menganggap berhasil lah
12:48Misalnya kemarin pertumbuhan 5,4%
12:50Dan dari sisi PPT
12:52Tingkat pengangguran terbuka pun dianggap secara statistik berhasil
12:56Dan kalau misalnya nanti tercapai 6%
12:57Jangan-jangan dianggap akan berhasil juga
12:59Tapi kita jangan terjebak pada angka pengangguran terbuka ini kan
13:02Jadi angka itu kan bisa terlihat baik
13:04Sementara kualitas pekerjaan justru menurun
13:06Kan ini misalnya saya cek ini data kemudian ketanak kerjaan
13:09Itu yang terkena PHK itu kan 57 ribu 2024
13:1398 ribu meningkat tahun 2025
13:15Sampai Januari sampai Agus saja 2026
13:18Itu PHK 53 ribu pekerja melaporkan PHK
13:20Tapi secara apa tingkat pengangguran terbukanya kan seakan baik-baik aja
13:24Karena kalau kita melihat dia kan larinya dari formal itu ke informal
13:28Dan kalau BPS itu kan dia menganggap bahwa pengangguran itu
13:32Kalau masuk ke informal gitu itu dianggap sebagai bekerja gitu ya
13:35TPP Februari itu 2026 itu hanya sekitar 4,68%
13:39Sekilas sih kalau kita lihat kan jadi baik lah
13:41Jadi kita lihat bagaimana seorang itu kehilangan pekerjaan formal ke informal gitu
13:46Jadi orang yang misalnya kerja kena PHK gitu ya
13:48Terus dia jadi nganggur
13:49Terus dia langsung masuk ke pekerjaan informal
13:51Dia dagang gitu ya
13:52Jadi pekerja lepas
13:53Kemudian jadi ojek online
13:55Itu dalam definisi statisi kenal kerjaan
13:58Itu dianggap bekerja gitu ya
14:01Bahkan bekerja pun minimal 1 jam dalam 1 minggu sudah masuk kategori bekerja
14:04Nah itu kan jadi masalah menurut saya ya
14:06Jadi kalau BPS itu di Februari itu mencatat 59 juta pekerja formal
14:1187 juta pekerja informal
14:13Jadi proporsi pekerjaan informal itu kan jadi sangat besar
14:16Ini kalau dianggap bantalan oke dianggap bantalan
14:19Tapi sebenarnya kan jadi kelayakan hidup masyarakat Indonesia itu jadi lumayan rendah gitu
14:23Saya nggak mengatakan semua pekerjaan informal itu buruk
14:26Tapi secara umum kan kelindungan kerjaannya
14:29Kepastian pendapatannya
14:30Akses jaminan sosialnya itu kan lemah ya dibandingkan pekerjaan formal
14:33Jadi saya melihat kalau yang sekarang APBN yang di atas 4.000 triliun itu
14:37Harusnya dengan target pertumbuhan 6%
14:39Jadi jangan hanya dilihat dari target GDP-nya
14:41Kita harus melihat
14:42Tengah kerjaan tercipta itu seperti apa
14:44Supaya kesenjangan jadi tidak terlalu lebar kan
14:47Employment elasticity growth-nya seperti apa
14:491% pertumbuhan ekonomi itu menciptakan pekerjaan formal berapa yang berkualitas
14:53Ini bukan hanya informal ya
14:55Upah realnya seperti apa
14:56Produktivitasnya seperti apa
14:58Jadi jangan sampai secara statistik terlihat bagus
15:00Tetapi sebenarnya yang apa yang kita rasakan itu berat
15:03Oke berarti memang tidak hanya soal bagaimana serapan belanjanya
15:06Tapi juga transparansi soal datanya
15:08Realnya gimana jangan sampai di sugarcoat
15:09Jadi seakan-akan baik-baik aja
15:11Oke Mas Zikri lonjakan belanja dan kementerian lembaga
15:14Sekarang berdasarkan data ini sudah mencapai
15:161.814,36 triliun
15:18Tentunya menuntut pengawasan ekstra
15:20Di mana celah kebocoran fiskal terbesar
15:22Yang paling rentan terjadi pada alokasi subsidi dan juga perlindungan sosial?
15:27Ya betul
15:28Ini saya pikir harus kita perluas juga ya
15:32Definisi dari kebocoran fiskal
15:34Jadi kebocoran fiskal itu bukan berat hilang uang atau dikorupsi saja gitu ya
15:38Tetapi kalau dalam konteks menurut saya
15:40Konteks kebocoran itu
15:41Kalau misalnya kita melakukan subsidi atau perlindungan sosial dan tidak tepat sasaran
15:46Itu adalah salah satu kebocoran fiskal juga gitu
15:49Nah ini menurut saya justru yang paling besar terjadi
15:51Ada inclusion error gitu ya
15:53Orang yang sebenarnya tidak berhak tetapi tetap menerima bantuan
15:57Tetap menerima subsidi
15:58Yang tidak berhak menerima LPG 3 kg
16:01Subsidi dia memakai tersebut
16:03Dan kita harus ingat misalnya untuk LPG 3 kg
16:06Itu bukan hanya yang menengah yang kaya gitu
16:09Itu kan broker-broker pengusaha-pengusaha itu justru yang banyak menikmati lah ya
16:14Fiskalnya gitu
16:15Jadi masyarakat yang sebenarnya berhak itu
16:17Yang berhaknya itu justru tidak menerima
16:19Ini kan membuat uangnya tetap keluar gitu ya
16:21Tetapi outcome sosialnya itu tidak maksimal
16:23Ini kan BPK juga sempat menyeroni itu
16:26Integritas dari Bansos
16:28Misalnya bukan hanya Bansos tapi subsidi
16:30Ini kan ada indikasi penerimanya itu beririsan dengan status yang tidak berhak
16:35Orang yang di atas batas tertentu
16:37Dan seterusnya-seterusnya
16:38Ini kan harus dibenahi
16:39Jadi contohnya untuk subsidi energi
16:42Ini persoalan ini penting karena anggarannya kan besar ya
16:45Ratusan triliun
16:45Barangnya itu dikonsumsi setiap hari
16:47Subsidi LPG itu siapa sih yang menerima tadi saya mention itu
16:50Yang menerima itu kan menengah
16:51Dan sudah ada datanya itu
16:53Yang menengah yang saya itu banyak menerima
16:55Jadi ada
16:56Pertama menurut saya harus ada perbaikan
16:59Perbaikannya itu ada beberapa dari kualitas database penerima
17:02Jadi harus ada kualitas database yang valid
17:05Yang transparan seperti itu ya
17:06Dan kemudian penyalurannya pun benar-benar sesuai kriteria
17:09Ini ada pro kontra misalnya terkait dengan penyarungan langsung
17:11Misalnya dengan teknik gitu ya
17:13Tetapi menurut saya ini tetap harus dimenahi gitu ya
17:15Kan ada kritik kalau misalnya diserah
17:17Kita akan secara langsung melalui tunai, melalui voucher
17:19Nanti nanti dipakai untuk pinjol misalnya ya
17:22Pinjaman orang atau judi online gitu ya
17:24Menurut saya yang harus dimenahi itu ya judi online ya
17:27Bukan maksudnya kita tidak mengirimkan langsung ke orang miskin gitu ya
17:30Jadi menurut saya tetap penguasaan ini
17:33Pembenahan transparansi dan kevalidasi untuk orang-orang miskin yang berhak menerima subsidi dan bansos itu harus dibenahi
17:39Oke, Mas Zikri di tengah asumsi yield SBN 10 tahun pada level 6,9% dan juga ruang utang yang
17:45kian terbatas
17:46Instrumen atau bantalan apa yang tersisa jika perekonomian nasional menghadapi guncangan eksternal di tahun 2027
17:53Ya, jadi memang ini harus dimulai menurut saya dari kredibilitas fiskal ya
17:59Jadi si instrumen bantalan yang bisa menghadapi guncangan eksternal
18:03Saya akan masuk nanti kepada yang strukturalnya
18:05Tetapi ada beberapa
18:06Jadi ketika kita ngomong kredibilitas fiskal itu kan bukan berarti hanya defisitnya itu di bawah 3%
18:12Tetapi misalnya seberapa realistis gitu ya asumsi APBNnya
18:15Dan ini seberapa tahan si APBN kita terhadap shock eksternalitas yang ada di luar
18:20Dan seberapa produktif penggunaan defisitnya
18:22Jadi misalnya APBN tadi saya mention 2027
18:25Asumsi kurs 17.500
18:26Harga minyak itu hanya 75 dolar per barel
18:29Ini kan sekarang aja udah di atas 100 dolar gitu ya
18:33Untuk oil price
18:35Dan kemudian untuk kurs pun sekitaran 17.900-18.000
18:39Nah kita ini kan masih sensitif sama impor energi ya
18:42Kombinasi sama rupiah, eksternal yang lemah
18:45Kemudian harga minyak melonjak tinggi
18:46Itu pasti double pressure ke fiskal kita
18:48Biaya impor kita kan jadi naik
18:50Jadi ini tuh nekan apa?
18:52Nekan subsidi, kompensasi, inflasi pasti tertekan juga
18:56Karena harga minyak meningkat
18:57Macam perdagangan kita tertekan juga
18:59Jadi ruang fiskal pun menjadi terbatas
19:02Jadi bantalan fiskalnya itu bisa saja kita nambah utang ya gitu ya
19:06Tetapi kan nambah utang bukan solusi yang baik juga
19:09Jadi pemerintah itu harus punya ruang
19:11Untuk prioritas belanja
19:13Jadi program-program
19:14Kalau misalnya ada marginal return yang rendah
19:16Itu harus bisa dikurangi
19:18Apa sih marginal return yang rendah?
19:19Jadi bukan berarti misalnya
19:20Biasanya kalau 1 triliun di awal
19:23Misalnya untuk projek apapun
19:24Itu dia biasanya marginal returnnya tinggi
19:27Tapi kalau kita tambahkan terus menerus 1 triliun
19:29Kedua, ketiga puluhan triliun seterusnya gitu
19:32Akan terus menurun kan
19:33Kita harus nyari misalnya sektor-sektor yang lain
19:35Yang bisa kita masukkan dengan majenter yang tinggi gitu ya
19:39Dan kemudian misalnya
19:41Apa saya melihatnya untuk strukturalnya
19:43Nah kalau untuk strukturalnya
19:44Saya pikir kita harus membenahi
19:46Apa ketergantungan kita terhadap impor
19:48Artinya apa?
19:49Kita jangan bergantung pada impor minyak
19:51Kita harus melakukan energi transisi
19:52Dari BBM kepada ITV misalnya
19:54Yang kedua kita harus melakukan
19:56Apa maksudnya pengurangan ketergantungan terhadap US dollar
20:00Misalnya melalui LTC, local currency settlement dan seterusnya
20:03Oke, skala prioritas dan juga antisipasinya dari pemerintah
20:06Karena ada target yang naik
20:07Tapi catatannya harus realistis
20:08Dan juga serapannya produktif
20:10Jangan sampai penerimaannya digenjot
20:12Misalnya melalui pajak
20:12Tapi justru ini mencekik daya beli masyarakat
20:14Terima kasih
20:16Zikri Firman Syahakam
20:17Akademisi dan juga ekonomi SBM
20:18ITV sudah bersama di Kompas
20:20Selamat malam Zikri
20:21Selamat malam, terima kasih
20:22Selamat malam, terima kasih
20:22Terima kasih
20:23Terima kasih