Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan menyoroti evaluasi dua program andalan pemerintahan Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Ia menyebut target anggaran MBG yang semula Rp300 triliun kini turun menjadi kisaran Rp200 triliun, sementara target KDMP yang sebelumnya 81.000 koperasi dikoreksi menjadi 26.600.

Menurut Syahganda, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari refleksi dan evaluasi tata kelola organisasi.

Ia juga menjelaskan filosofi MBG dalam memperluas kesejahteraan masyarakat serta KDMP sebagai upaya memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional.

Produser: Prayogi Haro

Editor: Lintang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/695455/mbg-kdpm-dievaluasi-syahganda-kepala-bakom-buka-suara-soal-2-program-prioritas-presiden-prabowo
Transkrip
00:00Tidak ada dua program Pak yang selalu menjadi sorotan MBG dan KDNV.
00:05Bapak sendiri melihatnya setiap apa-apa kan memang sudah sesuai jauh dan sekarang ada dengan pemimpin baru di MBG.
00:11Ini konsepnya ini ada ininya, konsep ini ada filosofisnya yang banyak orang tidak tahu.
00:18Selain soal data praktisnya, misalkan data praktis apa?
00:22ASEAN Development Bank mencatat 2018 itu 20 juta orang stunting.
00:26Itu kan fakta dari sebuah lembaga yang kredibel, EDB.
00:32Tapi Presiden juga punya konsep yang namanya bagaimana memperbesar welfare.
00:38Jadi dalam teori-teori welfare, itu extended daripada welfare seperti MBG ini memang diharuskan untuk seperti bangsa Indonesia.
00:49Nah yang kedua, KDMP. KDMP ini memang yang tadi belum terceritakan di Kadin.
00:57Jadi kan ada ketimpangan antara swasta yang menguasai 90% perekonomian Indonesia,
01:04BUMN yang menguasai 1.001 triliun dolar mungkin sekarang setelah di restruktur di antara,
01:11dan kooperasi yang merupakan sokoguru kita yang ditatangkan di dalam pasal 33.
01:16Asetnya cuma 300 triliun.
01:19Jadi wajar dong Bapak Presiden kemudian melakukan pemihakkan,
01:22memperkuat kooperasi itu sebagai agen-agen konstitusi.
01:28Jadi itu memang luar biasa Presiden, kita lihat aja dalam berapa tahun ke depan apakah kooperasi bisa menjadi pelaku usaha
01:36yang saiznya lebih besar.
01:38Jadi sampai 2 tahun ini progres untuk program MBG dan KDMP,
01:42kalau Bapak sendiri melihatnya apakah sudah sesuai dengan progres atau dengan target yang ingin dicapai ke depannya?
01:47Ya Pak Presiden sudah bagus dia.
01:51Ketika targetnya itu 300 triliun untuk MBG, kemudian ada kegoncangan dalam tata kelola, kemudian refleksi.
01:59Kan semua organisasi kan begitu kan?
02:00Organisasi teorinya gitu, ada refleksinya.
02:02Refleksi beliau diturunin sekarang jadi 200-an.
02:06Ya kan?
02:06Begitu juga KDMP yang tadinya mau dipaksakan 81.000, kooperasi,
02:12tapi kemudian dikoreksi sekarang 26.600 ya Pak Deputi ya.
02:1626.600.
02:16Jadi saya pikir dari teori organisasi Presiden sangat benar,
02:22jadi dia akan mengejas kembali gitu.
02:23Kalau untuk kebijakan politik luar negeri sendiri, gimana melihatnya nggak selama 2 tahun ke depan?
02:28Ya saya pikir Bapak Presiden bagus dalam konteks mengarung di dua karang,
02:33antara Amerika yang tetap pengen menghegemoni,
02:37dengan kekuatan selatan-selatan yang tadi beliau sampaikan,
02:40itu yang sekarang dikenal dengan teman-teman BRICS itu,
02:43ini kan makin seimbang ke depan.
02:45Ada harapan buat Indonesia menjadi negara-negara yang berpendapatan keluar dari middle income trap,
02:55dan kemudian bisa juga kita itu menjadi pemilik power middle up.
03:02Memang tidak nomor satu ya.
03:04Presiden berharap kita udah keluar dari tengah aja tapi ke atas, tengah middle up gitu.
03:10Pak Gendak, Pak Gendak soal ini Pak Gendak ini, soal yang lagi heboh mendatangkan ini masalah putusan MKM.
03:15Oke, mahu Pak Gendak kepada saya menyampaikan waktu menghormati putusan itu dan masih akan mempelajari.
03:19Cuma sudah ada yang melakukan aksi tumpukan foto wakil sebuang kerja.
03:24Ini dilakukan waktu kedua DPRP Kota Sukabumi, Raja Rasari waktu itu,
03:29dengan alasannya bertujung pada putusan MK itu tadi.
03:31Sejauh mana pemerintah melihat sikap itu dan membaca putusan MKM?
03:34Ya, yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya.
03:40Dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden.
03:52Nah, terkait tadi kemana alurnya, ini kan kita masih melihat kan,
03:56itu alurnya kan bisa ke politik, bisa kemudian ke hukum lainnya dan lain-lain.
04:01Yang kita memang melihat ini, kalau memang ada instabilitas yang diciptakan oleh ketidakkuasaan,
04:07ya itu jangan di luar jalur-jalur hukum.
04:10Seperti tadi misalkan penurunan foto, ya itu kan kurang baik lah ya,
04:14karena kan beliau bagaimanapun masih tetap sebagai Wakil Presiden gitu.
04:19Karena dia kan, kalau yang nurin foto misalkan tukang beca di pinggir jalan sih gak ada masalah ya kan.
04:24Tapi kalau anggota DPRD kan dia kan makan dari gaji negara, itu aja.
04:28Mungkin kita berharap rakyat harus bersabar karena ini masih berproses gitu.
04:33Ada yang mencoba untuk melakukan impeachment juga dari Bini Indrena yang mengantikan ke MK itu,
04:37mencoba untuk ke DPRD meminta agar proses itu?
04:39Ya itu silahkan aja, kan itu rakyat kan.
04:41Kita semua rakyat punya suara.
04:42Kan jadi pemerintah itu pengen rakyat itu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah.
04:48Kita tidak mengintervensi.
04:50Tidak ada cawe-cawe ngumpulin orang MK dan lain-lain.
04:54Jadi Presiden dalam urusan MK, seperti Undang-Undang Omnibus Law ketika digugat oleh setikat-setikat buruh,
05:01Presiden juga tidak ikut.
05:03Dia menghormati, dia kemerdekaan pengadilan lah.
05:07Tidak ada yang menjadi tujuan buat legisasi Mas Gita sebagai apakah Presiden gara-gara?
05:11Wah itu saya gak tau, nanti saya tanya sama Pak Gibran ya.
05:14Saya pikir itu ya, terima kasih ya.
05:16Saya pikir nanti kita lanjut lagi nanti ya.

Dianjurkan