Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Targetkan Inklusi Keuangan 98% di 2045, Ini Strategi Menko Airlangga

Link terkait:
https://www.suara.com/bisnis/2026/10/19/143908/pemerintah-targetkan-inklusi-keuangan-tembus-98-di-2045

Pemerintah secara resmi menetapkan target inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada tahun 2045 sebagai bagian dari RPJPN 2025–2045. Untuk mewujudkan target tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Dashboard ini berfungsi mengisi kekosongan data indikator keuangan di tingkat kabupaten/kota secara terintegrasi dan interaktif. Melalui data IKAD, pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan potensi sekaligus mengatasi kendala keterbatasan akses finansial warga.

Airlangga menegaskan platform ini menjadi tolok ukur krusial agar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terwujud secara merata. Pengembangan indikator ini melibatkan sinergi lintas lembaga antara Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak informasi selengkapnya mengenai peluncuran IKAD ini dalam tayangan di atas.

#keuangan #airlangga #menko #ekonomi

Creative/Video Editor: Aqilah/Reiki
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Targetkan inklusi keuangan 98% di 2045, ini strategi Menko Air Langga.
00:07Pemerintah menetapkan target ambisius inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045 mendatang.
00:15Target ini menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional.
00:22Guna mencapai sasaran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Rarto resmi meluncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah atau IKAD.
00:31Platform terintegrasi ini dirancang untuk mengisi kekosongan indikator akses keuangan di tingkat kaupaten dan kota.
00:38Air Langga menegaskan bahwa ketersediaan data IKAD penting agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan layanan keuangan serta merumuskan kebijakan yang
00:49tepat sasaran.
00:49Inisiatif kolaboratif bersama Kementerian PPN, OJK, dan lembaga riset ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.
00:58Pemerintah memastikan tidak ada daerah maupun masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan keuangan resmi.

Dianjurkan