KOMPAS.TV - Menko Bidang Kumham dan Imipas/Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus bagi Menteri Nusron terkait proses penyidikan kasus suap HGB di KPK.
Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah menghormati proses hukum terkait kasus suap HGB yang menyeret sejumlah pejabat dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB PT Summarecon Agung.
KPK dipersilakan untuk memeriksa hingga ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menko Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra bilang, hormati independensi KPK. Pemerintah menegaskan menghormati independensi KPK, terkait kasus hukum suap Hak Guna Bangunan yang menyeret sejumlah orang dekat Menteri Nusron.
Menko Yusril pun mempersilakan KPK memeriksa Menteri Nusron sesuai kewenangannya. Lantas, bagaimana KPK seharusnya merespon ini, dan bagaimana stabilitas politik di pemerintahan jika Menteri Nusron diperiksa KPK? Kita bahas bersama Ketua KPK periode 2011 hingga 2015, Abraham Samad, dan politisi Golkar David Pajung.
#KPK #HGB #ATR/BPN
Baca Juga [FULL] Debat Panas! Faldo Maldini & Mikhael Sinaga Soroti Kasus Ijazah Gibran yang Digugat di MK di https://www.kompas.tv/nasional/692418/full-debat-panas-faldo-maldini-mikhael-sinaga-soroti-kasus-ijazah-gibran-yang-digugat-di-mk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/692419/eks-ketua-kpk-politisi-golkar-bahas-pemerintah-hormati-kpk-periksa-nusron-soal-dugaan-suap-hgb
Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah menghormati proses hukum terkait kasus suap HGB yang menyeret sejumlah pejabat dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB PT Summarecon Agung.
KPK dipersilakan untuk memeriksa hingga ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menko Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra bilang, hormati independensi KPK. Pemerintah menegaskan menghormati independensi KPK, terkait kasus hukum suap Hak Guna Bangunan yang menyeret sejumlah orang dekat Menteri Nusron.
Menko Yusril pun mempersilakan KPK memeriksa Menteri Nusron sesuai kewenangannya. Lantas, bagaimana KPK seharusnya merespon ini, dan bagaimana stabilitas politik di pemerintahan jika Menteri Nusron diperiksa KPK? Kita bahas bersama Ketua KPK periode 2011 hingga 2015, Abraham Samad, dan politisi Golkar David Pajung.
#KPK #HGB #ATR/BPN
Baca Juga [FULL] Debat Panas! Faldo Maldini & Mikhael Sinaga Soroti Kasus Ijazah Gibran yang Digugat di MK di https://www.kompas.tv/nasional/692418/full-debat-panas-faldo-maldini-mikhael-sinaga-soroti-kasus-ijazah-gibran-yang-digugat-di-mk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/692419/eks-ketua-kpk-politisi-golkar-bahas-pemerintah-hormati-kpk-periksa-nusron-soal-dugaan-suap-hgb
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Sudah menkobidang kumham dan imipas, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus bagi Menteri Nusron terkait proses
00:09penyidikan kasus suap HGB di KPK.
00:17Yusril mengatakan pemerintah menghormati proses hukum terkait kasus suap HGB yang menyeret sejumlah pejabat dan orang kepercayaan Menteri ATR BPN
00:26Nusron Wahid dalam kasus jugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Sumare Konakum.
00:32KPK dipersilakan untuk memeriksa hingga ke Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menko bidang kumham dan imipas, Yusril Iza Mahendra mengatakan
00:41pemerintah menghormati independensi KPK.
00:48Penuhnya kita serahkan kepada KPK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini.
00:55Tentu sudah dilakukan penyelidikan dan bahkan sudah mungkin sudah sampai ketika penyidikan juga.
01:01Kalau memang itu keputusannya diperisah atau tidak diperisah, ya pemerintah menghormati itu, karena itu sebenarnya adalah kewenangan lembaga independen KPK.
01:12Bahkan jangkauan KPK, lembaga penegak hukum di internal pemerintah sendiri seperti kepolisian dan kejaksaan pun, kami yang punya sikap yang
01:20sama seperti itu, diserahkan kepada penyidik untuk mengambil keputusan.
01:30Ini menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
01:37Ini Pak Mrabo berani karena Mrabo Nusron itu orang partai itu, itu cingin ya, ada kuncinya gitu.
01:44Ini ada status hukum yang jelas ya.
01:51Menteri ATR BPN Nusron Wahid akhirnya menghadiri rapat di DPR RI setelah sempat absen.
01:57Usai sejumlah orang dekat hingga anak buahnya tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap hak kuna
02:05bangunan di Kementerian ATR BPN.
02:07Nusron sejauh ini belum diperiksa KPK, namun desakan agar Nusron mundur dari jabatannya sebagai Menteri muncul karena sejumlah pejabat eselon
02:15satu hingga orang kepercayaannya di Kementerian ATR BPN telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap HGB oleh KPK.
02:24Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkoti menilai Presiden Prabowo tidak akan mencompot Nusron sebagai Menteri jika belum memiliki status hukum
02:32yang jelas.
02:33Apalagi saat ini Nusron adalah Menteri yang diusulkan salah satu parpol pengusungnya, Golkar.
02:41Sudara Nusron, kenapa?
02:43Pertama, Nusron itu orang partai, datang dari Golkar, dulu ikut bersama-sama membantunya dengan sangat besar gitu ya.
02:52Nah, yang kedua, Pak Prabowo nanti akan berlindung di belakang belum ada status hukum yang jelas gitu.
02:58Oleh karena itulah, ya Pak Prabowo tidak akan memberhentikan dan mungkin juga tidak akan meminta Sudara Nusron untuk mengundurkan diri
03:08gitu ya, sampai kemudian ada keputusan status hukumnya.
03:14Ketua Great Institute, Syahgana Nainggolan menilai Nusron punya tanggung jawab moral untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri, sehingga ia tak
03:22perlu menunggu keputusan Presiden untuk mereshevelnya.
03:27Pendesakan publik sudah banyak sekali minta datang dicopot.
03:31Akhirnya Presiden kemudian mungkin ya sadar dan ya ambil tindakan, datang kepala MBG waktu itu ya, kepala BGN dicopot.
03:39Nah ini juga begitu, janganlah kita menunggu lagi, karena Presiden banyak kerjaan, Pak Nusron sendiri aja, sadar diri, mundur gitu
03:47loh.
03:48Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mencari sejumlah barang bukti untuk mendalami peran-peran pihak selain delapan tersangka,
03:55yang sudah ditetapkan oleh KPK.
03:57KPK mengungkapkan telah menggeledah ruangan dua dirjen lain untuk menyidiki perkara suap HGB,
04:04namun KPK belum mengungkap waktu pemeriksaan untuk Menteri, Menteri, Nusron.
04:09Untuk dua dirjen yang juga tadi dilakukan kegiatan di lapangan, penggeledahan begitu,
04:18ini karena berdasarkan keterangan-keterangan yang berkembang atau dokumen-dokumen yang ada di proses kegiatan tertangkap tangan yang pertama,
04:27bahwa di situ ada keterlibatan pihak di didjen yang lain, artinya bukan hanya di didjen yang saat ini ditetapkan sebagai
04:40tersangkai,
04:41itu saudara LMP ya, jadi ada kegiatan di Direkturat Jenderal yang lain, tentunya itu juga menjadi fokus penyidik.
04:51Kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor
04:57menjadi operasi takap tangan dengan barang bukti uang tunai terbesar sepanjang sejarah KPK,
05:01yakni senilai 106,3 bilir rupiah.
05:13Pemerintah menegaskan menghormati independensi KPK terkait kasus hukum suap hak guna bangunan
05:17yang menyerah sejumlah orang dekat Menteri Nusron.
05:20Menko Yusril pun mempersilahkan KPK memeriksa Menteri Nusron sesuai kewenangannya.
05:25Lantas bagaimana KPK seharusnya merespon hal ini dan bagaimana stabilitas politik di pemerintahan
05:29jika Menteri Nusron diperiksa KPK?
05:32Kita bahas bersama Ketua KPK periode 2011 hingga 2015,
05:36Abraham Samad dan politisi Partai Golkar, David Pajung, Bung Samad, Bung David, selamat petang semua.
05:42Selamat petang.
05:43Selamat petang.
05:44Baik, saya ingin ke Bung Samad lebih dahulu bahwa ini sudah clear,
05:48pemerintah Menko Kumham Imipas memberi lampu hijau kepada KPK untuk memeriksa Nusron Wahid.
05:53Apakah artinya tidak ada alasan dari KPK untuk tidak memeriksa Nusron?
05:58Begini, kewenangan memeriksa itu ada pada pihak penyidik ya, tapi kalau kita melihat kronologi jalannya kasus ini
06:08serta siapa-siapa saja yang terlibat dari delapan tersangka, kemudian lima orang adalah orang kepercayaan Pak Nusron,
06:16duit yang didapat dari hasil OTT 100M lebih, maka sulit sekali menyatakan itu tidak ada keterkaitan.
06:26Keterkaitan dengan Menteri ATR.
06:29Oleh karena itu, kalau untuk membuktikan semua peraduga-peraduga yang sedang berkembang,
06:35maka sebaiknya KPK memanggil dan memeriksa Nusron dalam kapasitasnya sebagai saksi loh.
06:42Untuk awal pertama kali ya, agar supaya kita bisa tahu betul apa yang sedang terjadi di korupsi ATR-BPN.
06:51Karena kita paham juga bersama bahwa Kementerian ATR dan BPN ini,
06:57sejak tahun 2012 ya, ketika saya jadi Ketua KPK,
07:02memang kalau kita lihat tata kelolaannya itu buruk ya.
07:04Jadi KPK pernah memperbaiki tata kelola di Kementerian ATR dan BPN.
07:10Sehingga menurut saya praktek-praktek korupsi seperti yang terjadi sekarang ini bukanlah hal yang mengejutkan kita semua.
07:18Oke, berkaca pada pengalaman Anda, Bung Samad,
07:21bahwa KPK sampai dengan saat ini belum memeriksa Nusron,
07:24apakah memang ketika ada sebuah tindak pidana korupsi ataupun tersangka yang dikaitkan dengan Menteri,
07:29ini ada tekanan politik mungkin?
07:32Sebenarnya enggak, karena kan KPK itu adalah lembaga yang independen ya,
07:35dia harus lebih punya semangat daripada kepolisian dan kejaksaan.
07:41Tapi saya enggak tahu, akhir-akhir ini memang KPK sudah tidak seperti KPK lama.
07:46Mungkin ini ada pengaruhnya dengan undang-undang KPK yang baru, yang tahun 2019 ya.
07:51Tapi terlepas daripada itu semua, masih ada pasal yang bisa menguatkan KPK,
07:55bahwa dalam melaksanakan tugas pokok penegakan hukumnya, KPK tetap independen.
08:00Oleh karena itu, pasal ini yang harus betul-betul dipahami KPK,
08:04sehingga KPK tidak perlu ragu, tidak perlu ada kendala psikologis,
08:08walaupun itu Menteri, jangankan Menteri.
08:11Presiden pun sebenarnya kalau melakukan hal-hal yang terburuk ya,
08:15kalau di negara-negara lain KPK-nya itu bisa masuk.
08:18Misalnya kalau Anda lihat KPK-nya Malaysia ya, MICC Malaysia itu dia juga memeriksa Nidip.
08:23Jadi menurut saya bagi seorang Menteri untuk KPK di zaman saya itu kita anggap biasa-biasa saja.
08:29Tapi menurut Anda, Bung Samad, Presiden pernah tidak mencobot Nusron?
08:32Ada hukum menyatakan equality before the law ya.
08:36Jadi sama semua orang posisinya di depan hukum.
08:39Mau orang bawah, tengah dan atas.
08:41Jadi nggak perlu ada yang mendapat privilege.
08:44Baik.
08:45Tapi menurut Anda, Bung Samad,
08:46perlu tidak Presiden mencobot Nusron ini sebagai bentuk transparansi hukum?
08:50Kalau kita lihat kan Nusron ini kan sebenarnya sudah mundur dari Golkar ya, pengurusan Golkar.
08:57Sebenarnya kalau menurut saya berarti keberadaan Nusron di kementerian itu tidak lagi mewakili Golkar
09:05karena dia sudah mundur dari Golkar.
09:06Oleh karena itu sebenarnya ini lebih memudahkan lagi Pak Prabowo untuk menggantinya.
09:11Ya misalnya dia meminta ke Golkar siapa yang menggantikan Nusron
09:17karena itu bagian atau jatah dari Golkar.
09:19Oleh karena itu menurut saya harusnya langkah-langkah yang progresif.
09:23Kan harus ada langkah-langkah progresif.
09:25Baik, Bung Samad.
09:26Ketika pemberantasan korupsi itu dikumandangkan harus dibarengi dengan langkah-langkah progresif.
09:30Karena kalau pemberantasan korupsi digaungkan hanya cuma diomongin
09:34tidak ada langkah yang konkret dan progresif.
09:36Itu artinya sebenarnya kita tidak terlalu peduli dengan pemberantasan korupsi, Bung Dipo.
09:42Oke baik, saya ingin ke Bung David bahwa tadi Bung Sawat mengatakan
09:44Nusron ini kan sudah mundur dari Golkar.
09:47Dan juga bahkan lebih baik dalam tanda kutip ya
09:49untuk kemudian mencopot sebagai bentuk transparansi.
09:51Dari Golkar sendiri mendukung agar Nusron segera diperiksa KPK?
09:55Ya, pada prinsipnya kan Bung Nusron sendiri sudah mundur dari kepengurusan
10:01beberapa bulan yang lalu sekitar 6, 7 bulan lalu
10:04dan sudah berbicara dengan Ketua Umum Pak Bahlil soal itu ke Pak Sekbien juga.
10:10Tetapi apapun itu secara jujur kita akui bahwa beliau tetap bagian dari kader Golkar ya.
10:16Itu yang pertama.
10:17Yang kedua dalam kes ini, ini kan kita tetap pada asas presumption of innocence ya.
10:25Pradugata bersalah karena yang sudah ditetapkan tersangka ini ada 8 orang.
10:29Nah, soal yang disampaikan Bang Samad tadi bahwa apa keterkaitan menteri
10:35ini yang akan terus didalami oleh pihak penyidik ya.
10:40Kita percaya pada proses yang ada di penyidik KPK ini.
10:44Nah, soal sikap Golkar, sikap Golkar hari ini sama persis dengan apa yang distatmenkan Pak Nusron
10:51bahwa dia akan mengikuti semua proses hukum secara baik sebagai warga negara ya,
10:58sebagai seorang menteri.
10:59Demikian juga Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.
11:04Bahwa kemudian kalau indikasi di dalam penyidikan menyatakan bahwa ada keterlibatan
11:11lalu kemudian menetapkan proses berikutnya sebagai tersangka yaitu sangat bergantung kepada tahap-tahap
11:18dan bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK.
11:22Kita serahkan sepenuhnya itu.
11:24Jadi, karena gini, Golkar itu mendukung full kebijakan Presiden Prabowo,
11:30Presiden Pemerintah Prabowo Gibran di dalam astacita itu salah satunya adalah pemberantasan korupsi.
11:35Dan yang sudah berkali-kali digaungkan oleh Presiden Prabowo bahwa
11:41dia tidak akan pandang dulu ya.
11:43Sudah beberapa orang pembantu-pembantu menteri, kepala BGN,
11:47apa segala macam, wamen semua, kena kasus.
11:50Dan itu Pak Prabowo sendiri menyerahkan full kepada proses hukum.
11:55Demikian juga kami dari Pemerintah Golkar juga menyerahkan full sepenuhnya.
11:59Artinya ketika menghormati proses hukum, apakah Golkar juga merekomendasikan
12:02agar Pak Nusron ini mundur saja dari Kabinet?
12:05Nah, soal itu, karena gini, yang harus menjadi catatan juga ada dua hal ya.
12:11Nusron, Bung Nusron ini masuk di Kabinet itu sebenarnya representasi dua jalur ya.
12:17Selain sebagai kader Golkar, juga beliau sebagai sekjen TKN kemarin ya.
12:23Tim kampanye nasional Prabowo Gibran.
12:25Jadi, dua ini memperkuat posisional Nusron ketika dirakrup sebagai pembantu,
12:31sebagai menteri ATR oleh Presiden Prabowo.
12:33Nah, sehingga memang pada satu sisi, kaki kirinya itu sebagai kader partai,
12:38kaki kanannya itu sebagai sekjen TKN kemarin.
12:41Jadi, memang sepenuhnya sampai hari ini, Golkar hanya mengatakan bahwa
12:46proses hukum silakan dilaksanakan secara baik dan benarnya.
12:49Oke, tapi sebagai kader partai, Golkar rekomendasinya seperti apa, Bung David?
12:52Agar proses ini juga diserahkan publik juga bisa didengar?
12:56Iya. Jadi, gini, itu tadi yang saya katakan pertama,
13:00Presiden Simum of Innocence-nya tetap harus dikedepankan ya.
13:03Bahwa kemudian, kalau itu ada bukti-bukti yang kuat,
13:07lalu penetapan tersangka ya kita menghargai full proses yang ada.
13:10Tapi untuk pemeriksaan sebagai saksi, Golkar mendukung hal itu?
13:13Oh iya, menyerahkan semua proses hukum.
13:16Golkar tidak akan melakukan intervensi kekuasaan, intervensi atas nama partai terhadap proses itu.
13:23Ketua Umum Bahlil, Pak Nusron sendiri juga sudah menyampaikan hal demikian.
13:26Saya akan ikut proses.
13:28Jadi, ini kan tergantung bukti-bukti, alat bukti, apa segala macam yang didapatkan oleh pihak penyidik.
13:35Nanti itu akan sangat mempengaruhi seberapa jauh keputusan sebagai,
13:38katakanlah misalnya, kalau ada indikasi sebagai tersangka.
13:42Karena tersangka kan sudah ada 8 orang ya.
13:43Jadi, Menteri Nusron ini pasti dalam kapsa sebagai saksi.
13:48Oke, saya ingin tegaskan, Bung Raffid.
13:50Bang Nusron ini di kabinet mewakili Golkar?
13:55Satu sisi yang saya katakan tadi, satu kaki itu mewakili Golkar, satu kaki lagi mewakili sebagai sekian TKN.
13:59Artinya tetap mewakili Golkar ya?
14:02Iya, iya.
14:04Oke, sehingga rekomendasinya, mohon maaf, apakah minta untuk Nusron dicopot, saya ingin tegaskan sekali lagi.
14:10Sampai detik ini, itu belum ada sikap partai.
14:14Sampai detik ini, karena masih mengikuti proses yang ada ya.
14:17Jadi, proses yang dilakukan oleh KPK, penyidikan ini terus sudah dilakukan.
14:21Jadi, kita menghargai semua itu.
14:23Dan Pak Nusron sendiri mengikuti itu.
14:26Akan hadir dan mengikuti semua proses.
14:28Baik, termasuk ketika dipanggil untuk menjadi saksi.
14:31Saya ingin ke Bung Samad bahwa saat ini penyidik juga mendalami peran dua dirjen lainnya.
14:35Ketika berbicara soal swap, apakah memungkinkan ketika pejabat eselon satu ini juga akan menyuntuh hingga ke tingkat menteri mungkin, Bung
14:43Samad?
14:44Iya, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kalau melihat profil delapan tersangka ya.
14:49Dari delapan itu, tiga orang dekat loh.
14:53Orang kepercayaan Nusron.
14:54Kemudian duit 100 M lebih.
14:57Dan satu pejabat eselon satu.
14:59Bahkan kemudian dalam perkembangannya ada beberapa pejabat eselon satu.
15:03Kemudian juga dilakukan penggeledahan.
15:05Kira-kira begitu di ruang.
15:06Oleh karena itu, dengan melihat persoalan-persoalan ini,
15:10maka sulit sekali menyatakan bahwa ini tidak ada keterkaitannya dengan menteri.
15:15Oleh karena itu, menurut saya KPK harus sesegera mungkin sih sebenarnya untuk memeriksa Nusron agar supaya ini bisa terbuka secara
15:23transparan.
15:24Karena kalau tidak, menurut saya, ini akan menjadi polemik terus-menerus.
15:28Karena kita tahu betul ya, ketika kasus korupsi yang terjadi di ATR BPN menurut saya,
15:37ini adalah bukan persoalan yang baru-baru saja.
15:41Kalau kita lihat di masa lalu sebelumnya ada juga kasus pagar laut di Pantai Indah Kapuk dan lain-lain dan
15:48sebagainya.
15:48Semua berkaitan dengan kepengurusan sertifikat.
15:52Bahkan laut saja bisa disertifikatkan.
15:54Oleh karena itu, dari sini saja kita bisa menduga bahwa betapa korupnya kementerian ini,
16:00betapa fraudnya kementerian ini.
16:03Oleh karena itu, menurut saya, ini menjadi momentum bagi KPK untuk melakukan pembersihan di kementerian ATR dan BPN.
16:11Dengan apa caranya?
16:12Ya itu tadi, harus sesegera mungkin memeriksa pejabat-pejabat yang punya keterkaitan.
16:17Dan kemudian yang paling penting, Bundipo, itu kan sudah ada duit itu yang disita.
16:22Sudah ada orang kepercayaan.
16:24Maka KPK itu sangat mudah untuk melihat polo demaninya.
16:27Kemana saja uang itu mengalir.
16:30Untuk mendukung proses hukum ini secara lebih transparan,
16:32apakah Anda juga merekomendasikan agar Nusron dicopot dari kabinet?
16:36Harusnya, karena ini akan membebani Pak Prabowo sebenarnya ya.
16:39Jadi, kalau Pak Prabowo ingin memperlihatkan bahwa Pak Prabowo punya kabinet itu kabinet yang bersih,
16:46maka suka apa nggak suka, harusnya segera dia mencopot.
16:50Apalagi Nusron sendiri sudah mengundurkan diri dari Golkar oleh karena itu keberadaannya di kabinet.
16:56Kan tanda-tanya ini mewakili siapa?
16:58Kira-kira seperti itu kan?
16:59Oke, baik.
17:00Saya ingin ke Bung David lagi bahwa tadi ketika memang Nusron tidak dicopot dari kabinet,
17:06ini akan mendiskreditkan presiden, termasuk tidak menutup kemungkinan juga.
17:09Mendiskreditkan partai Golkar.
17:11Tidakkah Golkar mendesak ataupun merekomendasikan agar Nusron segera dicopot dari kabinet?
17:16Ya, pada prinsipnya gini, pada prinsipnya sebagai bagian dari koalisi,
17:20partai Golkar itu mendukung full, mensupport full semua kebijakan-kebijakan strategis
17:26yang terkait astacita dari pemerintahan Prabowo Gibran ya.
17:29Nah, dalam hal ini kan Pak Prabowo sangat komit soal pemberantasan korupsi.
17:34Nah, tetapi juga pada satu sisi kita pahami bahwa Pak Prabowo ini kan orang yang sangat menghargai proses-proses hukum
17:41ya.
17:41Sehingga sampai detik ini Pak Prabowo masih menyerahkan semua ini proses kepada KPK.
17:46Termasuk partai Golkar, sama posisi yang partai Golkar dengan apa yang menjadi sikap presiden,
17:51bahwa serahkan semua pada proses hukum.
17:53Kalau misalnya dari proses hukum itu sudah menetapkan bahwa memang ada indikasi,
17:57ada bukti-bukti yang kuat, maka apapun keputusan dari KPK itu,
18:01pasti partai akan memberi penghormatan dan menghargai semua hal-hal strategis tersebut.
18:07Nah, mungkin yang paling penting sekarang juga ini karena terkait soal apa yang menjadi demo-demo di Agustus kemarin,
18:15soal mendorong apa yang menjadi tuntutan masyarakat umum yang dipublik,
18:20soal perampas undang-undang perampasan aset kepada korupan.
18:24Ini akan sangat terkait di sana soal efek jerah.
18:27Jadi, agak susah kita akan melakukan pemberantasan korupsi,
18:31tidak saja pada komitmen seorang presiden saja,
18:33tetapi juga perangkat-perangkat hukum yang menciptakan punishment yang extraordinary,
18:40artinya efek jerah dari extraordinary crime,
18:43itu juga harus ada extraordinary punishment.
18:46Nah, kalau ini cepat bisa disahkan,
18:48maka rasa-rasanya akan menciptakan perubahan yang sangat revolusioner
18:52di dalam proses pemberantasan korupsi di Republik ini.
18:55Nah, sekarang kita menghimbau masyarakat,
18:57publik juga harus mengikuti itu penggodokan pasal-pasal
19:01dalam undang-undang perampasan aset yang sedang digodok di DPR Senayan sana.
19:06Baik, kita tunggu langkah golongkar ke depan ya,
19:09ketika memproses hukum ini terus berjalan,
19:12dan apakah kemudian dalam waktu dekat KPK akan memeriksa nusuran atau tidak.
19:15Terima kasih Bung David Pajung dan juga Bung Abraham Samad telah bergabung di Kompas Petang.