00:14Ya ada pertanyaan besar ya soal apakah Pak Presiden mengetahui upaya mengajukan diri sebagai calon dari Wakil Presiden dengan beberapa
00:24kelemahan dokumen.
00:25Tentu saja itu akan jadi hilang ketika Pak Presiden sendiri memberikan sikap bahwa itu harus dilakukan melalui proses hukum sebagaimana
00:37ditentukan dalam putusan MK.
00:40Tapi kalau berdiam diri tentu akan timbul pertanyaan besar apakah diam dirinya Presiden itu semacam terlibat atau tidak terlibat.
00:50Kedua ada pertanyaan besar di parlemen kita.
00:55Parlemen kita itu uniknya Wakil Presiden tidak ada partainya di parlemen kita.
01:03Dengan konsep dan kesadaran bangunan politik parlemen mestinya dengan posisi yang penuh tanda tanya ini DPR akan bertindak.
01:13Tindakan DPR tentu sesuai dengan apa yang dikendaki di dalam konstitusi dan putusan MK.
01:18MK menyebutkan bahwa dia tidak punya wawonan untuk mendiskualifikasi seorang Wakil Presiden di tengah masa jabatannya.
01:26Karena secara konstitusional menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan pada
01:37masa jabatannya.
01:38Jika terbukti melanggar hukum ada lima pelanggaran hukumnya suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercelah.
01:48Dan atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.
01:54Apa saja syarat-syaratnya ada di pasal 169 huruf R di dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang nomor 7 tahun
02:012017.
02:03Yang salah satunya adalah soal syarat ijazah itu ya.
02:08Nah tentu kalau mau menggunakan DPR, karena Partai Mas Gibran juga tidak ada di sana, logikanya pasti ada yang berminat
02:17kan, logika politiknya.
02:19Dan kita bisa lihat bahwa ada tiga hak yang bisa dilakukan oleh DPR, hak interpelasi.
02:25Pertama, hak menanyakan, mungkin ke Mas Gibran, Bapak betul-betul punya ijazahnya atau tidak?
02:32Tidak, kalau MK mengatakan tidak pernah, katakanlah ya, melihat bukti itu, kenapa Bapak tidak perlihatkan saja di forum interpelasi itu,
02:42hak untuk kemudian bertanya kan?
02:43Ya gini, sebenarnya kan karena justru karena Pak Presiden Prabowo itu orang yang paling taat konstitusi dan sangat katam memahami
02:53konstitusi.
02:54Nah saya sedikit menyangga apa yang disampaikan Bung Ferry tadi, bahwa misalnya Wapres Mas Gibran tidak punya partai.
03:01Tidak ada urusan soal partai di dalam konteks pemilihan langsung hari ini, karena one man one foot.
03:10Kalau misalnya di undang-undang dasar yang lama sebelum amandemen, karena itu memang representasi partai dalam parlemen, Presiden Wapres satu
03:18paket dipilih parlemen.
03:20Nah hari ini kan sudah digeser, kita sudah bersepakat bahwa sudah bergeser sistem pemilihan kita kepada demokrasi langsung.
03:28Artinya gini, setiap satu jiwa suara rakyat itu sangat mahal harganya.
03:34Jadi tidak bisa misalnya di take over oleh partai, lalu kemudian atas nama institusi partai mau mengambil alih suara rakyat
03:43dalam bilik suara di mana one man one foot itu sangat mahal harganya.
03:47Jadi kalau kemenangan 58 persen, kalau di konteksual, di kuantifikasi dalam jumlah jiwa sekitar 90 jutaan lebih suara, itu tidak
03:58bisa direpresentasikan atau diwakili oleh MPR, oleh partai politik.
04:02Misalnya yang ada 500an sekian di DPR ya, di MPR.
04:06Karena sistem kita sudah berbeda, Presiden tanpa partai pun, Wapres tanpa partai pun selama prosedur pendaftarannya dicalonkan oleh partai, itu
04:16semua memenuhi unsur-unsur konstitusi.
04:18Memenuhi unsur konstitusi menurut Bang Dapit.
04:21Tempelan Presiden Prabowo dan Gibran harus juga melakukan otokritik terhadap pemenuhan janji-janji kampanyenya.
04:31Sekarang lihat misalnya banyak aspirasi terkait dengan persoalan yang belum selesai.
04:36Ada satu juta sarjana yang menganggur bagaimana desain ekonominya adalah menyerap lapangan pekerjaan.
04:44Kemudian janji untuk membangun supremasi hukum.
04:47Kepercayaan terhadap dunia usaha yang kemudian ternyata hasilnya sangat diperparah dengan ketidakpercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
05:00Sehingga pasar modal kita itu mudah digoncangkan akibat trust yang tidak terbangun dengan baik.
05:09Dan berbagai masalah termasuk bagaimana penanganan bencana, bagaimana persoalan korupsi, kebakaran hutan.
05:15Dan kemudian apa yang dulu menjadi semangat reformasi, anti-KKN, kemudian korupsi, evolusi, nepotisme, ternyata hidup.
05:25Nah seluruh masukan-masukan itu harus didengarkan oleh pemerintah.
05:28Karena pemerintah mendapatkan legitimasi dari rakyat.
05:32Sehingga suara-suara yang kritis itu harus didengarkan.
05:35Tapi di perjuangan juga mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki suatu beban.
05:39Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara Wakil Presiden ternyata tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden,
05:54calon wakil presiden saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan.
05:59Sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA.
06:05Sehingga ini membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi
06:13melalui akropat hukum di Mahkamah Konstitusi yang mendesain keputusan MK nomor 90.
06:21Sehingga lengkaplah ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik
06:29yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan.
06:38Meskipun ayahnya saya itu telah seorang presiden.
06:41Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari saudara Gibran Raka Bumi Raka.
06:49Kalau kemudian hari ini pertanyaannya siapa yang terbebani Gibran atau Prabowo,
06:54kan Pak Prabowo sama Pak Gibran merasa belum perlu mengomentari ini.
06:58Gibran juga, ya buying time sekalian jalan-jalan lah.
07:01Apa yang harus dilakukan dilakukan.
07:03Meskipun kan sudah ada permintaan publik begitu, bagaimana dia mau masing-masing kan sudah masuk proses hukum juga gitu loh.
07:10Kepasian hukumnya gimana? Kelanjutannya?
07:12Maksudnya kan juga Pak Prabowo akan berhitung, dia kepuasan publiknya lagi rendah.
07:18Dia pasti akan meminta para ahli-ahlinya untuk berhitung,
07:22kalau saya kemudian misalnya memberikan sinyal dukungan untuk memakzulkan atau membatalkan pelantikan
07:30atau apapun itulah bahasanya wakil presiden saya, apakah kepuasan publik akan meningkat?
07:40Cara baru nonton di Smart TV
07:43Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu
07:49Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu
07:53Cari Kompas TV melalui pencarian
07:56Pilih aplikasi lalu install
07:59Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV
08:04Download Kompas TV Apps di TV kamu sekarang juga!
08:08Selesai, kamu bisa menonton video ini!
08:08Selesai, kamu bisa menonton video ini!
08:10Selesai, kamu bisa menonton video ini!
