00:00Pertanyaan tentang jatuh temponya pinjaman KDMP.
00:07Saya mau menyampaikan di sini bahwa untuk pembayaran utang
00:14yang digunakan untuk membangun kooperasi desa, kooperasi Kelurahan Merah Putih,
00:19itu telah dianggarkan di dalam APBN.
00:23Telah dianggarkan. Jadi anggarannya ada.
00:26Tidak ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia.
00:34Nah, jadi pasti dibayar.
00:37Karena sudah ada anggarannya.
00:40Sepanjang tahun biasanya kita itu, namanya APBN itu selalu fleksibel.
00:45Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang yang belum ada anggarannya kita coba cari anggarannya.
00:50Nah, kalau untuk KDMP ini sudah ada anggarannya dari sejak pertama APBN masuk ke 2026.
00:55Jadi pasti dibayar.
00:58Nah, sekarang dalam proses membayar ini kita cari cara membayarnya.
01:03Karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun,
01:08berapa yang sudah ada proses validasi,
01:11ada kementerian lembaga yang perlu memantau di lapangan,
01:18ada desa yang tempat itu dibangun.
01:21Ini proses ini yang terus berlanjut, ya.
01:24Teman-teman di Kementerian Koperasi, saya tahu persis, melakukan ini dengan sangat kerja keras.
01:30Teman-teman di Agrinas melakukan pembangunannya dengan sangat kerja keras.
01:35Ini yang dibangun sedemikian hingga nanti pembayarannya akan berlangsung.
01:40Akan berlangsung.
01:41Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada.
01:44Tadi ada yang bertanya, apakah KSSK memantau ini?
01:51Ya tentu, yang di dalam KSSK itu ya kami semua,
01:53dan kami Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS,
01:58dan antara yang notabene adalah pemilik dari Bank Himbara,
02:03Bank Himbara yang mengerjakan KDMP.
02:04Makanya dengan keberadaan bank, dengan keberadaan dan antara di situ,
02:09menjadi komplit ceritanya.
02:11Ceritanya menjadi komplit.
02:14Ada BUMN yang di situ juga.
02:17Stress test.
02:18Kalau stress test sih sebenarnya secara rutin dilakukan terus oleh teman-teman di Sekretariat KSSK
02:27dan menjadi informasi bagi para prinsipal.
02:30Untuk melihat kondisi ekonomi dunia, untuk melihat bagaimana gerak dari global,
02:37lalu kemudian kira-kira seperti apa dampaknya kepada Indonesia.
02:41Ini selalu kita lakukan.
02:43Nah, untuk itu KSSK mengadakan rapat 3 bulan sekali.
02:49Nanti bulan Oktober akan ada rapat prinsipal lagi untuk KSSK
02:53dan biasanya setelah itu ada press conference-nya.
02:55Tapi, saya bisa sampaikan ke teman-teman media,
02:59dalam rangka prinsipal KSSK itu rapat,
03:02itu rapat tim teknisnya itu berlapis-lapis.
03:07Baik lewat Sekretariat maupun lapat yang sifatnya itu bilateral.
03:11Kementerian Keuangan dengan OJK, OJK dengan BI, BI dengan LPS dan seterusnya.
03:16Berlapis-lapis dia.
03:18Sehingga dalam lapisan-lapisan rapat itu disampaikanlah berbagai macam hal yang dianggap penting.
03:23Nanti kemudian semuanya mengerucut.
03:26Naik dan mengerucut menjadi laporan kepada prinsipal di KSSK yang rapat tiap 3 bulan tersebut.
03:34Ini adalah koordinasi kita semua.
03:36Karena itu kemampuan untuk koordinasi, kemampuan untuk bersinergi menjadi sangat-sangat penting.
03:43Grace tadi mengatakan soal proyeksi pertumbuhan.
03:47Proyeksi pertumbuhan kita masih lihat bahwa saya yakin di Q3, Q4, di setengah tahun ke-2 ini kita masih bisa
03:55tumbuh di atas 5,5.
03:57Dan ini merupakan pertumbuhan yang cukup baik.
04:00Kalau aspirasi, aspirasi kita menuju 6.
04:03Kondisi dunianya seperti ini kita lihat bagaimana gerak ekonomi Indonesia.
04:07Tapi sangat resilient.
04:08Kalau inflasinya 3,19, kalau yang namanya pertumbuhan Q1-nya 5,45,
04:18kalau pertumbuhan kreditnya di sekitar 13 persen.
04:21Ini adalah indikator-indikator yang baik buat fundamental kita.
04:27APBN-nya berjalan dengan baik dengan yang selalu tiap bulan kita lakukan.
04:31Kemudian koordinasi SBN-SRBI.
04:35Koordinasinya jalan terus seperti yang tadi saya sampaikan, Grace.
04:40Bukan hanya dalam konteks hari-hari, tetapi secara konteks tahunan pun,
04:45strategi penerbitan portfolio pembiayaan dari Kementerian Keuangan pun dikomunikasikan.
04:52Jadi dari high level sampai dengan yang sehari-hari terjadi.
04:57Saya rasa itu yang, oh terakhir dari Konita Kebijakan Sekolah Gratis.
05:03Kemarin sebelum masuk mobil dia nanya itu soalnya sama saya,
05:06dia ngejar-ngejar mobil saya.
05:07Kemarin saya sampaikan ya ke Konita juga 824 triliun.
05:11Nah kita melihat bahwa 824 triliun ini kan ada yang di pusat,
05:17ada yang kemasuk APBD.
05:20Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian.
05:22Ada yang di kementerian, apa namanya, ada kementerian pendidikan,
05:27Edik Dasmen, ada yang di kementerian Dikti, ada yang di kementerian agama,
05:32ada juga di kementerian-kementerian lain lebih kecil.
05:34Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa?
05:37Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan
05:41anggaran pendidikan 20%, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?
05:45Nah kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian,
05:48nangka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya.
05:53Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design.
05:59Grand design, coba lihat lagi, uang 824 triliun satu tahun, tahun depan,
06:06itu bukan uang yang kecil.
06:08Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ.
06:12Itu yang kemarin saya yakin juga sudah diumumkan oleh Pak Menko
06:15dan Bapak-Bapak Menteri yang lain.
06:18Kita design dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden
06:22untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi,
06:28lalu kemudian ekosistem yang kita miliki sekarang,
06:31ada sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, sekolah terintegrasi,
06:35lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa,
06:39ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua
06:42adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita.
06:45Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat.
06:50Begitu Bu Desi, saya rasa, terima kasih.
06:53Baik, terima kasih Pak Menteri.
06:54Saya mencoba menjawab yang terkait dengan Bank Indonesia.
06:57Yang pertama terkait dengan Undisbursed Loan,
07:00tadi dari Cita ya, dari Cita.
07:02Bapak Presiden