00:00Sondera usai masa reses berakhir pada 8 November 2026 atau besok, DPR berencana akan membahas sikap lanjutan pasca Mahkamah Agung
00:07soal surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden, Gibran Rekabumi.
00:17Sondera usai masa reses berakhir pada 8 November 2026 besok, DPR berencana akan membahas sikap lanjutan pasca Mahkamah Agung membatalkan
00:26surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden, Gibran Rekabumi.
00:31Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengaku, masa reses membuat DPR punya keterbatasan membahas surat masuk maupun aspirasi yang disampaikan
00:40masyarakat.
00:41DPR pun juga menunggu putusan lengkap Mahkamah Agung soal suket penyetaraan Gibran.
00:47DPR RI masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 8 November 2026, sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat
01:05masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan.
01:08DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan.
01:16Partai Keadilan Sejahtera, PKS yang juga anggota koalisi pendukung pemerintah terlihat paling aktif dalam mendorong pembahasan desakan pemaksulan Gibran.
01:24PKS mengatakan akan berkomunikasi dengan partai politik lain.
01:28Ketua DPP PKS Muhammad Iqbal menilai, polemik suket Wapres Gibran Raka Buming merugikan citra pemerintahan Presiden Prabowo.
01:37Saja kami akan berkomunikasi dengan partai lain agar masalah ini cepat selesai.
01:42Karena ini membuat kegaduhan dan tentu saja mengganggu stabilitas negara, turunnya kepercayaan kepada pemerintah.
01:51Menganggap ini sebagai ijazah jid karena masalah ijazah ini tidak tuntas-tuntas.
01:56Di ranah pidana, Komite Masyarakat Jakarta Utara Komju melaporkan Gibran ke Bares Lim Mabes Polri
02:02atas dugaan tindak pidana pemaksulan dan penggunaan suket penyetaraan ijazah SMA.
02:07Wacara pemaksulan pun muncul usai sejumlah kelompok masyarakat mendatangi DPR
02:12dan berdesak menindaklanjuti putusan MA dan MK.
02:16Tim Liputan, Kompas TV
